Kontrasepsi adalah metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satu cara yang umum digunakan adalah menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB, kondom, atau spiral. Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang benar tentang kontrasepsi.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyuluhan dan Pelayanan Kontrasepsi. Peraturan ini bertujuan untuk menjernihkan pemahaman masyarakat tentang kontrasepsi dan memberikan pelayanan yang berkualitas terkait dengan kontrasepsi.
Salah satu hal penting yang diatur dalam PP 28/2024 adalah tentang penyuluhan kontrasepsi. Pemerintah akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai jenis kontrasepsi yang ada, cara penggunaannya, serta manfaat dan risiko dari penggunaan kontrasepsi tersebut. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat dapat memahami dengan baik tentang kontrasepsi dan dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan mereka.
Selain itu, PP 28/2024 juga mengatur tentang pelayanan kontrasepsi. Pemerintah akan memberikan pelayanan kontrasepsi secara gratis di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Pelayanan ini meliputi konsultasi dengan tenaga medis, pemeriksaan kesehatan sebelum menggunakan kontrasepsi, serta pemantauan dan evaluasi setelah menggunakan kontrasepsi. Dengan adanya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, diharapkan masyarakat dapat menggunakan kontrasepsi dengan benar dan aman.
Dengan diterbitkannya PP 28/2024 tentang Penyuluhan dan Pelayanan Kontrasepsi, diharapkan pemahaman masyarakat tentang kontrasepsi dapat lebih jernih. Masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta mengurangi angka kelahiran yang tidak terkendali. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan Indonesia dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan terkait dengan kesehatan reproduksi.